Komisi D Nilai Keterlibatan Masyarakat Penting Atasi Rob
Warga Jakarta yang bermukim di wilayah pesisir diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir rob pada 9-17 Januari 2025. Menghadapi ancaman ini, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau menekankan pentingnya peran masyarakat dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana.
"Keterlibatan masyarakat merupakan kunci dalam mitigasi,"
"Kami percaya bahwa keterlibatan masyarakat merupakan kunci dalam mitigasi dan penanggulangan banjir rob," ungkap Bun Joi Phiau, Kamis (9/1).
Warga Pesisir Jakarta Diminta Waspada Banjir RobMenurut dia, edukasi masyarakat baik melalui kelurahan, sekolah, maupun komunitas lokal menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko banjir dan sebagai upaya mitigasi.
"Dengan edukasi yang menyeluruh, masyarakat dapat memahami apa yang harus dilakukan ketika menghadapi potensi banjir rob," ujarnya.
Lebih lanjut, Bun Joi Phiau juga mendukung penganggaran berbasis kebutuhan lokal yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan. Menurutnya, hal tersebut penting untuk memastikan solusi yang diambil benar-benar relevan dan efektif, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah pesisir yang paling terdampak.
"Pendekatan berbasis komunitas ini bertujuan agar masyarakat lebih siap menghadapi bencana dan merasa menjadi bagian dari solusi," kata dia.
Selain itu, Bun Joi Phiau juga meminta pemerintah agar segera meningkatkan kapasitas sistem drainase di wilayah pesisir Jakarta, terutama di area rawan banjir rob.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2025 oleh SDA, DKI Jakarta masih membutuhkan peningkatan kapasitas penampungan air hujan sebesar 942,8 m³/s untuk mencapai target 2.357 m³/s.
"Hal ini mencerminkan bahwa infrastruktur drainase yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi beban air akibat hujan ekstrem dan pasang laut, sehingga risiko banjir rob tetap tinggi," jelasnya.
Ia juga mendorong dilakukannya langkah strategis lainnya seperti normalisasi sungai, optimalisasi pompa air, pembangunan polder/embung, dan percepatan pembangunan tanggul laut sebagai bagian dari proyek NCICD. Selain itu, implementasi teknologi seperti smart drainage juga disebutnya menjadi prioritas untuk memastikan aliran air lancar dan potensi penyumbatan dapat dideteksi lebih awal.
"Dengan pendekatan yang terintegrasi, peningkatan kapasitas drainase dapat melindungi masyarakat dari risiko banjir rob yang semakin sering terjadi," kata dia.
Lebih lanjut, Bun Joi Phiau juga menyinggung soal ancaman kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim. Menurut dia, dibutuhkan respons strategis dan terukur untuk mengatasinya, salah satunya percepatan revitalisasi ekosistem pesisir melalui penanaman mangrove.
Selain itu, juga diperlukan transisi ke energi terbarukan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim.
"Mangrove dapat berfungsi sebagai penghalang alami untuk mengurangi abrasi dan meredam dampak gelombang pasang, sehingga memberikan perlindungan tambahan bagi kawasan pesisir," tandasnya.
